Windu Priyo Wibowo, Pasal Rehabilitasi Undang-Undang Narkotika Harus Direvisi Kalau Perlu Dihapus

IMG-20171117-WA0002

JAKARTA –  Majalah Himaba RI.com. Windu Priyo Wibowo mengaku sangat resah dengan persoalan narkoba di Indonesia yang tidak pernah usai, meskipun sebagian bandar besar sudah dihukum mati.

Keresahanan itu akhirnya disalurkan lewat organisasi yang dipimpinnya yakni Himpunan Masyarakat Anti Narkoba Republik Indonesia (HIMABA RI).

Hanya satu keinginan putra mantan Duta Besar untuk negara-negara Timur Tengah-OKI itu yakni, generasi muda Indonesia harus sehat tanpa narkoba.

Meski sibuk dengan usahanya, bidang property dan bisnis lainnya. Namun Windu tetap berusaha agar organisasi yang dipimpinnya tetap menjadi corong untuk mengkritisi pemerintah termasuk pembuat undang-undang dalam hal ini DPR-RI.

Salah satu undang-undang yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 terutama Pasal 54 dan Pasal 55 yang menyatakan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dilakukan setelah pecandu atau mantan pecandu itu melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke Puskesmas, Rumah Sakit dan lembaga rehabilitasi lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Namun menurut Windu, pasal rehabilitasi itu tidak tepat, terkesan dipermainkan.

“Banyak kasus seperti itu. Ada yang tertangkap malah direhabilitasi. Aturan di hukum dong, “kata Windu saat ditemui dikawasan Thamrin Jakarta, Jumat (17/11/2017).

IMG-20171117-WA0003

Berikut petikan wawancara HIMABA RI (HM) bersama Windu Priyo Wibowo (WPW) ;

HM : Kok anda mempersoalkan Undang-Undang Narkotika pasal rehabilitasi, apa yang salah ?

WPW : Yang salah penerapan pasal ini, sepertinya hanya setengah-setengah. Misalnya, ada yang tertangkap sedang mengkonsumsi. Eh, malah dirubah untuk direhabilitasi.

HM : Jadi anda tidak setuju dengan rehabilitasi?

WPW : Bukan tidak setuju, maksudnya begini, undang-undang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba memang bagus, tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisinya, bagaimana yang saya maksud itu.

Kalau memang orang itu pada dasarnya ingin sembuh dan melapor diri apakah itu melalui orang tuanya atau saudara lainnya.

Saya setuju untuk dilakukan rehabilitasi tapi yang bagaimana dulu. Tapi kalau sudah tertangkap polisi jangan diberikan rehabilitasi. Langsung saja dijerat hukuman berat.

HM : Bukankah rehabilitasi itu bagus, tapi mengapa anda ngotot mempersoalkan ?

WPW : Begini, yang direhabitasi itu tidak tepat, terutama orang-orang atau penyalahguna yang memang sudah punya catatan dua dan tiga kali atau beberapa kali tertangkap. Sudah direhabilitasi dan sembuh kembali kekeluarga. Tapi, beberapa hari kemudian tertangkap, masuk lagi. Kan begitu. Sekali lagi tidak tepat orang itu di rehabilitasi.

Saya menyikapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo beberapa waktu lalu, bahwa untuk merehabilitasi itu membutuhkan anggaran sampai ratusan Milyar bahkan sampai Triliyunan rupiah.

Nah, kasus-kasus seperti apa yang harus direhabilitasi. Apakah kita harus menghabiskan uang negara yang notabene itu uang rakyat. Bagi saya, memberikan bantuan cara seperti itu uang terbuang tidak bermanfaat.

HM : Tidak bermanfaat, maksud anda, itu pemborosan ?

WPW : Betul, bahasa singkatnya itu memboroskan uang negara, sementara jaminan sosial atau penanganan sosial kepada masyarakat terabaikan. Masih banyak yang membutuhkan bantuan uang negara yang lebih bermanfaat.

HM : Terus bagaimana anda menyikapi hal seperti ini, pasal rehabilitasi ?

WPW : Kita, HIMABA RI, mendesak kepada DPR sebagai pemangku kebijakan yang punya undang-undang. Tolong pasal rehabilitasi segera direvisi, harus diperbaiki kategori bagaimana yang harus direhabilitasi. Kalau perlu dihapus itu pasal rehabilitasi.

Nah, sekarang kita bicara sebagai masyarakat ya. Bukan rahasia umum lagi, kalau namanya orang sudah tertangkap, dibawa ke Polres dan Polsek setempat persoalan jadi lain. Apa yang terjadi, dilakukan perubahan-perubahan pasal.

Silahkan boleh dicek keteman-teman yang lain deh. Dengan imbalan sejumlah nominal, maka yang tertangkap itu akan bergeser kepada pengajuan rehabilitasi.

Memang kita bicara kepada oknum tapi tidak semuanya aparat begitu. Kebanyakan, hehehe. Banyak sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu dan akhirnya dijadikan celah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

HM : Jadi menurut anda undang-undang terkait pasal rehabilitasi seperti apa ?

WPW ; Bagi saya, tidak perlu pasal rehabilitasi sementara atau kalau mau dengan pasal rehabilitasi harus dengan kalimat yang jelas, konkrit. Gitu lo. Bahwa penyalahguna narkoba yang sudah tertangkap dan sudah mendapatkan proses hukum, harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.

Tapi ada pengecualian, bagi penyalahguna atau pecandu yang datang melapor dengan kesadaran sendiri, wajib diberikan pelayanan rehabilitasi. Ini sudah tertangkap tapi diwajibkan untuk direhabilitasi.

HM : Jadi anda lihat undang-undang pasal ini kurang mempertegas ya ?

WPW : Ya, aturan-aturan itu yang jelas dong. Undang-Undang itu harus tegas jangan sampai dijadikann abu-abu. Mau jadikan merah, ya merah sekalian. Hijau ya hijau sekalian, sehingga pasal ini tidak dipermainkan.

Nah sekarang yang terjadi dimasyarakat seperti itu. Kalau sudah tertangkap oleh kepolisian, oleh aparat hukum, ya proses seberat-beratnya.

HM : Seberat-beratnya, berapa lama ?

WPW : Ya maksimal penjara lima tahun. MH/Lidya/Abuzakir Ahmad

#STOPNARKOBA

#BNN

#HUMASDPP

#HIMABARI

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *