Category Archives: INFO HIMABA

HIMABA RI Mendesak Ketua DPR RI Segera Rampungkan Revisi UU No.35 Tahun 2009

IMG_20180405_104550

JAKARTA – Majalah HIMABA RI.

Ketua Umum HIMABA RI Windu Priyo Wibowo kembali bersilaturahmi dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di ruang kerja Ketua DPR RI yang didampingi komisi III Arteria Dahlan, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (05/04/2018).

Dalam pertemuan kurang lebih 1 setengah jam, Windu Priyo Wibowo memberikan penjelasan mengenai narkoba serta jenis-jenisnya,juga mendesak Ketua DPR RI agar segera rampungkan revisi UU Narkotika No.35 Tahun 2009.  pasalnya saat ini Narkoba sudah dalam tahap darurat di Indonesia.

Bamsoet menyambut dengan baik kedatangan Ketua Umum beserta anggota HIMABA RI, ia sangat mendukung HIMABA RI dan berharap agar setiap lapisan masyarakat bergerak dalam pencegahan narkoba  dan lebih aktif lagi dalam memberantas keberadaan Bandar narkoba di Indonesia.

#STOPNARKOBA

#BNN

#HUMASDPP

#HIMABARI

Ketua DPR RI Menerima Pemberian Jaket Sebagai Pembina HIMABA RI

IMG_20180405_103736

IMG-20180405-WA0016

HIMABA RI Desak Pemerintah Susun Draf UU Narkotika No 35 Tahun 2009

Bambang-Soesatyo-1

(Bambang Soesatyo/Foto/Lst)

JAKARTA – Majalah HIMABA RI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, 5,9 juta di antaranya menjadi pencandu narkotika. Kemudian, 1,6 juta anak dari jumlah tersebut menjadi pengedar.

Dalam menyikapi hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dimana sekaligus beliau juga sebagai Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Anti Narkoba Republik Indonesia (HIMABA RI) meminta agar Badan Legislasi (Baleg) DPR segera mendesak Pemerintah untuk menyusun draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat terdapat 72 jaringan internasional yang aktif bersaing menjual narkotika di Indonesia akan terus mengalami regenerasi pangsa pasar serta sasarannya ditujukan sampai ke tingkat terendah yaitu anak-anak usia 9 tahun.

Bamsoet juga meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan dana desa dengan memberdayakan perangkat desa guna mencegah masuknya narkotika ke desa-desa.

Terutama untuk lingkungan sekolah dimana tempat anak anak lebih banyak menghabiskan waktu disana, mengingat peredaran narkotika sudah mencapai titik parah, yang menyasar anak TK, SD, dan SMP sebagai pasarnya.

KPAI bersama BNN dan Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) perlu untuk melakukan razia makanan dan minuman di warung-warung/toko yang menjual makanan dan minuman di lingkungan sekolah secara menyeluruh.

Tak hanya iyu, peran serta orang tua juga sangat penting melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam pergaulan di lingkungan sekitar anak.

Diharapkan agar semua masyarakat  ikut berkomitmen dalam memerangi narkotika, mengingat setiap bulannya muncul narkotika jenis baru, melalui minuman, permen, dan modus operandi lainnya. MH/Lidya

#STOPNARKOBA

#BNN

#HUMASDPP

#HIMABARI

#LBH HIMABARI

 

Komjen Heru Winarko Resmi Dilantik Jokowi Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

pelantikan

(Heru Winarko dan Budi Waseso/Foto/lst)

JAKARTA – Majalah HIMABA RI. Hari ini (1/03/2018) Presiden Jokowi resmi melantik Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN ) yang baru yakni Komjen Heru Winarko di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Komjen Heru ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai pengganti Kepala BNN sebelumnya Budi Waseso. Budi Waseso hampir tiga tahun menjabat sebagai Kepala BNN sejak 8 September 2015.

Sebelumnya Heru sendiri menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK, Heru yang lahir di Jakarta 1 Desember 1962 juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menkopolhukam. Di tahun 2012, Heru juga pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung.

Tentunya Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota Himpunan Masyarakat Anti Narkoba Republik Indonesia ( HIMABA RI)  mengucapkan selamat dan sukses kepada Komjen Heru Winarko yang telah dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru.

Semoga dengan Komjen Heru Winarko BNN bisa menjadi lebih baik lagi dalam memberantas dan mencegah penyalahgunaan Narkoba di Tanah Air.

Dan tak lupa untuk Budi Waseso yang sudah memimpin BNN selama hampir 3 tahun, Windu Priyo Wibowo selaku Ketua Umum Himpunan Masyarakat Anti Narkoba Republik Indonesia (HIMABA RI)  juga turut menyampaikan terima kasih kepada Budi Waseso yang sudah memberikan dukungan penuh, selalu menyemangati dan senantiasa ‘ready‘ untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah Narkoba. MH/Lidya

#STOPNARKOBA

#BNN

#HUMASDPP

#HIMABARI

#LBH HIMABARI

Alasan Utama Mengapa Kita Harus Menghindari Narkoba

komik himaba JADI

 

#STOPNARKOBA

#BNN

#HUMASDPP

#HIMABARI

#KISAHIMABARI

Windu Priyo Wibowo, Pasal Rehabilitasi Undang-Undang Narkotika Harus Direvisi Kalau Perlu Dihapus

IMG-20171117-WA0002

JAKARTA –  Majalah Himaba RI.com. Windu Priyo Wibowo mengaku sangat resah dengan persoalan narkoba di Indonesia yang tidak pernah usai, meskipun sebagian bandar besar sudah dihukum mati.

Keresahanan itu akhirnya disalurkan lewat organisasi yang dipimpinnya yakni Himpunan Masyarakat Anti Narkoba Republik Indonesia (HIMABA RI).

Hanya satu keinginan putra mantan Duta Besar untuk negara-negara Timur Tengah-OKI itu yakni, generasi muda Indonesia harus sehat tanpa narkoba.

Meski sibuk dengan usahanya, bidang property dan bisnis lainnya. Namun Windu tetap berusaha agar organisasi yang dipimpinnya tetap menjadi corong untuk mengkritisi pemerintah termasuk pembuat undang-undang dalam hal ini DPR-RI.

Salah satu undang-undang yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 terutama Pasal 54 dan Pasal 55 yang menyatakan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dilakukan setelah pecandu atau mantan pecandu itu melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke Puskesmas, Rumah Sakit dan lembaga rehabilitasi lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Namun menurut Windu, pasal rehabilitasi itu tidak tepat, terkesan dipermainkan.

“Banyak kasus seperti itu. Ada yang tertangkap malah direhabilitasi. Aturan di hukum dong, “kata Windu saat ditemui dikawasan Thamrin Jakarta, Jumat (17/11/2017).

IMG-20171117-WA0003

Berikut petikan wawancara HIMABA RI (HM) bersama Windu Priyo Wibowo (WPW) ;

HM : Kok anda mempersoalkan Undang-Undang Narkotika pasal rehabilitasi, apa yang salah ?

WPW : Yang salah penerapan pasal ini, sepertinya hanya setengah-setengah. Misalnya, ada yang tertangkap sedang mengkonsumsi. Eh, malah dirubah untuk direhabilitasi.

HM : Jadi anda tidak setuju dengan rehabilitasi?

WPW : Bukan tidak setuju, maksudnya begini, undang-undang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba memang bagus, tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisinya, bagaimana yang saya maksud itu.

Kalau memang orang itu pada dasarnya ingin sembuh dan melapor diri apakah itu melalui orang tuanya atau saudara lainnya.

Saya setuju untuk dilakukan rehabilitasi tapi yang bagaimana dulu. Tapi kalau sudah tertangkap polisi jangan diberikan rehabilitasi. Langsung saja dijerat hukuman berat.

HM : Bukankah rehabilitasi itu bagus, tapi mengapa anda ngotot mempersoalkan ?

WPW : Begini, yang direhabitasi itu tidak tepat, terutama orang-orang atau penyalahguna yang memang sudah punya catatan dua dan tiga kali atau beberapa kali tertangkap. Sudah direhabilitasi dan sembuh kembali kekeluarga. Tapi, beberapa hari kemudian tertangkap, masuk lagi. Kan begitu. Sekali lagi tidak tepat orang itu di rehabilitasi.

Saya menyikapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo beberapa waktu lalu, bahwa untuk merehabilitasi itu membutuhkan anggaran sampai ratusan Milyar bahkan sampai Triliyunan rupiah.

Nah, kasus-kasus seperti apa yang harus direhabilitasi. Apakah kita harus menghabiskan uang negara yang notabene itu uang rakyat. Bagi saya, memberikan bantuan cara seperti itu uang terbuang tidak bermanfaat.

HM : Tidak bermanfaat, maksud anda, itu pemborosan ?

WPW : Betul, bahasa singkatnya itu memboroskan uang negara, sementara jaminan sosial atau penanganan sosial kepada masyarakat terabaikan. Masih banyak yang membutuhkan bantuan uang negara yang lebih bermanfaat.

HM : Terus bagaimana anda menyikapi hal seperti ini, pasal rehabilitasi ?

WPW : Kita, HIMABA RI, mendesak kepada DPR sebagai pemangku kebijakan yang punya undang-undang. Tolong pasal rehabilitasi segera direvisi, harus diperbaiki kategori bagaimana yang harus direhabilitasi. Kalau perlu dihapus itu pasal rehabilitasi.

Nah, sekarang kita bicara sebagai masyarakat ya. Bukan rahasia umum lagi, kalau namanya orang sudah tertangkap, dibawa ke Polres dan Polsek setempat persoalan jadi lain. Apa yang terjadi, dilakukan perubahan-perubahan pasal.

Silahkan boleh dicek keteman-teman yang lain deh. Dengan imbalan sejumlah nominal, maka yang tertangkap itu akan bergeser kepada pengajuan rehabilitasi.

Memang kita bicara kepada oknum tapi tidak semuanya aparat begitu. Kebanyakan, hehehe. Banyak sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu dan akhirnya dijadikan celah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

HM : Jadi menurut anda undang-undang terkait pasal rehabilitasi seperti apa ?

WPW ; Bagi saya, tidak perlu pasal rehabilitasi sementara atau kalau mau dengan pasal rehabilitasi harus dengan kalimat yang jelas, konkrit. Gitu lo. Bahwa penyalahguna narkoba yang sudah tertangkap dan sudah mendapatkan proses hukum, harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.

Tapi ada pengecualian, bagi penyalahguna atau pecandu yang datang melapor dengan kesadaran sendiri, wajib diberikan pelayanan rehabilitasi. Ini sudah tertangkap tapi diwajibkan untuk direhabilitasi.

HM : Jadi anda lihat undang-undang pasal ini kurang mempertegas ya ?

WPW : Ya, aturan-aturan itu yang jelas dong. Undang-Undang itu harus tegas jangan sampai dijadikann abu-abu. Mau jadikan merah, ya merah sekalian. Hijau ya hijau sekalian, sehingga pasal ini tidak dipermainkan.

Nah sekarang yang terjadi dimasyarakat seperti itu. Kalau sudah tertangkap oleh kepolisian, oleh aparat hukum, ya proses seberat-beratnya.

HM : Seberat-beratnya, berapa lama ?

WPW : Ya maksimal penjara lima tahun. MH/Lidya/Abuzakir Ahmad

#STOPNARKOBA

#BNN

#HUMASDPP

#HIMABARI

Jaringan Narkoba Internasional Malaysia Aceh, HIMABA RI Minta Hukuman Mati Harus Tegas

IMG-20171110-WA0000

Jakarta – BANDA ACEH, HIMABA RI, BNN menggagalkan penyelundupan Narkoba dari jaringan internasional Malaysia Aceh yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut di kawasan jalan lintas Medan Banda Aceh.

Seperti yang diberitakan salah satu televisi swasta, Kamis (9/11/2017), Petugas berhasil menemukan empat tersangka dan sejumlah barang bukti dengan sabu seberat 220kg dan 8500 butir pil ekstasi serta 10 ribu butir pil Halimah.

Tersangka merupakan jaringan Narkoba Internasional Malaysia-Aceh yang dikendalikan oleh seorang narapidana penghuni lapas di Aceh. Empat tersangka berinisial UD, RA, BR dan FRZ menyelundupkan ratusan kilo sabu-sabu dan ekstasi melalui jalur laut dari Penang Malaysia menuju pelabuhan Indirayep.

Para tersangka menyimpan paket sabu di dalam box ikan yang di kubur di dalam sebuah lubang yang tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut. Tersangka di jerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Sebelumnya petugas BNN menggerebek sebuah rumah di Aceh. Rumah itu milik Marzuki. BNN mendapatkan barang bukti sabu dan pil ekstasi yang disembunyikan di pekarangan rumahnya pada Sabtu 4 November 2017.

“Jaringan ini masih terus dikembangkan,” Ujar Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen. Pol Arman Depari pada wartawan.

Sementara itu ketua umum HIMABA RI mempertanyakan peran petugas keamanan laut hingga barang haram itu lolos ke Indonesia.

“Yang menjadi pertanyaan saya kenapa dan bagaimana kerja petugas keamanan laut? Kok bisa selalu kecolongan. Sekarang ini kan peralatan negara kita sudah canggih, Narkoba di dalam badan orang juga bisa kelihatan atau terdeteksi, masa di box tidak kelihatan dari alat yang sudah canggih,” Ujar Windu di Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Menyinggung vonis hukuman mati bagi tersangka, Windu berharap tetap di laksanakan seperti hukuman mati sebelumnya. Selama ini hukuman mati itu tidak terdengar lagi padahal masih ada bandar Narkoba yang sudah di vonis hukuman mati.

Presiden dengan institusi terkait lainnya harus tegas, hukuman mati bagi bandar Narkoba harus dijalankan. Jasad bandar yang sudah di eksekusi itu diperlihatkan ke public agar masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional percaya kalo hukum di Indonesia sudah benar-benar dijalankan. Tujuannya, agar oknum-oknum penjajah tidak seenaknya saja kirim barang haram itu dengan tujuan menghancurkan NKRI.

Nah, tambahnya kebetulan hari ini peringatan hari Pahlawan 10 November maka tidak salah Windu turut mengucapkan Selamat Hari Pahlawan itu. Kalau dikaitkan lagi dengan Narkoba pesannya, semua pihak agar menjadi pahlawan.

“Jadilah pahlawan untuk diri sendiri, keluarga dan Bangsa Indonesia dari ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Mari bersama-sama selamatkan NKRI yang kita cintai,” tandasnya. MH/Lidya/Abuzakir Ahmad

#STOPNARKOBA

#BNN

#HUMASDPP

#HIMABARI

Menyambut Tahun Politik 2018, Test Urine Calon Pemimpin Selamatkan Bangsa Indonesia Dari Bahaya Narkoba

kemendagri

Ketua Umum HIMABA RI dengan Menteri Dalam Negeri
08/11/2017

JAKARTA – Menyambut Tahun politik baik Pilkada 2018, Pilpres, Caleg DPR-RI maupun DPRD Tahun 2019 menjadi momentum partai politik untuk menyaring para tokoh-tokoh yang menjadi wakil rakyat.

HIMABA RI berharap dalam penyaringan tersebut bukan hanya sekedar berkas tetapi yang lebih penting lagi yaitu test urine, untuk memastikan apakah calon tersebut pemakai narkoba atau tidak.

“HIMABA RI tidak peduli, siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah dan kepala negara. Yang lebih penting adalah pemimpin yang memang betul-betul memiliki kesungguhan, ketegasan, keberanian untuk menyelamatkan NKRI dari masalah Narkoba.” Ujar Windu Priyo Wibowo di Jakarta, Selasa (8/11/2017)

Windu yang dikenal sebagai pengusaha bidang properti itu sangat kesal jika mendengar ada kepala daerah atau wakil-wakil rakyat yang terjerat Narkoba. Mereka yang terjerat narkoba, menurutnya karena keimanan mereka masih lemah.

Perjuangan dari teman-teman yang tergabung dalam HIMABA RI untuk memerangi Narkoba itu terdiri dari bermacam-macam agama, suku adat dan bermacam  macam partai/lintas partai. HIMABA RI adalah organisasi nasional yang menganut Azaz Pancasila maka di persilahkan seluruh masyarakat yang ingin bergabung di HIMABA RI tanpa paksaan.

Tapi pandangan HIMABA RI jelas, yakni setiap masyarakat yang perduli dan ingin berbuat, bukan hanya perduli tetapi ikhlas berbuat,berkorban moril, materil serta waktu untuk peran serta aktif menyelamatkan NKRI dari Ancaman bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba yang di perangi namun makin menjadi-jadi itu bukti dari penjajahan terselubung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka melumpuhkan sendi-sendi bangsa, melumpuhkan perekonomian dan melumpuhkan generasi muda Penerus Bangsa Indonesia.

Melumpuhkan perekonomian, jelasnya, karena sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan besarnya anggaran negara yang digunakan untuk rehabilitasi. padahal masih banyak anggaran negara yang semestinya dapat dipergunakan untuk program lainnya, agar generasi muda terhindar dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

“Tapi saya tidak mau bicara lebih panjang lebar soal anggaran negara, biarlah menjadi ranah pihak pihak terkait yang lebih berwenang,” tutur Putra mantan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi untuk Negara Negara Timur Tengah dan OKI.

Sekali lagi saya tegaskan, persoalan Narkoba itu harus diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin yang memang sungguh-sungguh ingin membangun Bangsa Indonesia sehat tanpa Narkoba. Dalam agama islam itu disebut Istiqomah, punya kesungguhan, berani dan tegas.

Windu mengajak masyarakat  ikut mengawasi siapa calon-calon pemimpin atau wakil mereka kelak. Kata Windu, selain test urine ada juga test rambut. Test rambut, kata Windu bisa terdeteksi meski calon tersebut tidak pakai narkoba selama beberapa bulan. Tapi yang lebih dasyat lagi test darah.

Test urine, test rambut dan test darah dia lihat dilakukan masih sebatas seremonial/formalitas. Artinya, testnya di liput wartawan lalu di perlihatkan di televisi namun hasilnya tidak diumumkan kepada masyarakat.

Jadi dia berharap, pada test urine tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang netral atau tidak berpihak salah satu calon sehingga bisa mempublikasikan hasilnya untuk diketahui masyarakat dan masing-masing pendukungnya. Jadi tidak hanya formalitas saja.

“Sekarang, siapa yang tahu kalau hasilnya positif. Tidak ada yang tahu kan?jadi, media harus berperan disini. Harus ditempel terus dan publikasikan hasilnya gimana,” Tukasnya. HIMABA RI/MH-LIDYA-Abuzakir Ahmad

#STOPNARKOBA

#HUMASDPP

#HIMABARI

Tak Hanya Menjalin Silaturahmi, Tahun 2018 HIMABA RI dan Kemenko PMK Akan Melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN)

100_3293

(ketua umum HIMABA RI berbincang dengan Deputi III Bidang Peningkatan Kesehatan)

02/11/2017

JAKARTA – Mengingat padatnya agenda kegiatan Presiden RI Ketua Umum HIMABA RI  mendapatkan tindak lanjut dan arahan dari  Menteri sekretariat negara yang ditunjukan ke KEMENKO PMK.

Didalam pertemuannya, Windu Priyo Wibowo menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh HIMABA RI dalam mencegah Kasus Narkoba. Sigit Priohutomo (Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan) sangat mendukung kegiatan tersebut,menurutnya gerakan yang bersifat positif ini seharusnya lebih dikembangkan  dengan luas lagi dan lebih banyak lagi dibentuk didaerah daerah.

Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam lebih tersebut berjalan responsif dan menjadi peluang untuk HIMABA RI juga Deputi III  dalam kerjasama dibidang kesehatan yang akan direncanakan ditahun 2018 yaitu Rencana Aksi Nasional (RAN).

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan menjadi momentum bagi HIMABA RI untuk menunjukkan kegiatan kegiatan positifnya dalam mencegah narkoba agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. MH/Lidya

#STOPNARKOBA

#KEMENKOPMK

#HUMASDPP

#HIMABARI

KITA TIDAK SAMA, KITA KERJA SAMA #SUMPAHPEMUDA2017

sumpah pemuda

 

Selamat Hari Sumpah Pemuda!
Jayalah Pemuda Indonesia!
HIMABA RI Berani Bersatu Melawan Narkoba.
Walaupun kita tidak sama kita tetap harus kerja sama demi mewujudkan Indonesia Raya. MH/Lidya
#STOPNARKOBA
#SUMPAHPEMUDA2017
#HIMABARI
#HUMASDPP