Arsip Kategori: Lagi lagi Artis bermain barang Haram….!!!

Polisi Ungkap Pretty Asmara Jadi Pengedar Narkoba 2 Tahun
Polisi Ungkap Pretty Asmara Jadi Pengedar Narkoba 2 Tahun
Polda Metro Jaya merilis barang bukti hasil penangkapan Pretty Asmara, Jakarta, Selasa (18/7). tirto.id/Andrian Pratama Taher 0 Shares
Pretty Asmara
Pretty Asmara
tiMeter: -33
Reporter: Maya Saputri
19 Juli, 2017 dibaca normal 0:30 menit
Argo menuturkan Pretty diduga mengedarkan narkoba kepada sejumlah artis
Kepolisian mengungkapkan artis Pretty Asmara telah menjadi pengedar narkoba di kalangan selebriti sejak dua tahun lalu.
tirto.id – Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkapkan artis Pretty Asmara telah menjadi pengedar narkoba di kalangan selebriti sejak dua tahun lalu.

“Pengakuannya (Pretty) sudah tahunan untuk menyediakan ini (narkoba) berapa jumlahnya masih pendalaman,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Berdasarkan pemeriksaan sementara, Argo menuturkan Pretty diduga mengedarkan narkoba kepada sejumlah artis.

Argo mengungkapkan petugas menangkap Pretty bersama tujuh artis lainnya yakni Susi Susanti alias Sisi Salsabila (pemain film layar lebar), Emilia Yusuf (penyanyi dangdut), Erlin Susanti (penyanyi dangdut), Melly Abtianingsih alias Melly Karlina (penyanyi dangdut).

Kemudian Asri Handayani (pesinetron), Gladyssta Lestita (model), Daniar Widiana (penyanyi pop) dan seorang pria Hamdani Vigakusumah Sueradinata alias Dani.

Sementara seorang tersangka lainnya yang diduga pemesan narkoba kepada Pretty bernama Alvin masih buron.

Petugas menangkap para tersangka di lobi dan KTV Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat pada Minggu (16/7).

Argo menuturkan tersangka Alvin memesan narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi dan pil “happy five” sebesar Rp25 juta kepada Pretty untuk pesta narkoba di KTV Hotel Grand Mercure.

Dari penggeledahan di KTV dan Kamar 2138 Hotel Grand Mercure, polisi menyita sebungkus plastik klip berisi 0,92 gram sabu-sabu, sebungkus plastik klip sabu seberat 1,12 gram, 23 butir ekstasi, dan 48 butir happy five.

Baca juga artikel terkait NARKOBA atau tulisan menarik lainnya Maya Saputri
(tirto.id – may/may)

KEMENKOP DAN UKM APRESIASI PEMBENTUKAN KOPERASI HIMABA RI SEJAHTERA

KEMENKOP DAN UKM APRESIASI PEMBENTUKAN KOPERASI HIMABA RI SEJAHTERA

Kepala Sub Bidang Potensi Kader dan Asisten Deputi Penyuluhan, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Cecep Iis menyampaikan beberapa hal terkait pembentukan koperasi.

Menurut Cecep, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, mengeluarkan Permen Nomor 10 tahun 2015 yakni, jika ada pihak-pihak yang mendirikan sebuah koperasi harus diawali dengan penyuluhan.

Tidak boleh langsung mendirikan koperasi begitu saja karena ada Kabid Penyuluhan dan ada Kabid Pembubaran Koperasi. Mendirikan koperasi itu benar-benar usaha lewat badan hukum koperasi.

“Koperasi itu badan usaha berbadan hukum. Sama dengan perseroan terbatas (PT). PT juga usaha berbadan hukum,” kata Cecep pada rapat pembentukan Koperasi Nasional Primer HIMABA RI Sejahtera (KPN HIMABA RI Sejahtera) di Gedung Communicasting, Pondok Indah Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Undang-Undang Koperasi Nomor 15 Tahun 1992 dan termasuk undang-undang PT juga berbadan hukum. Badan hukum di Indonesia itu ada 4 yakni  Koperasi, PT, Yayasan dan Perkumpulan. Tapi yang bisa bergerak dibidang usaha hanya dua yakni koperasi dan PT.

Jadi intinya, badan usaha yang berbadan hukum ketika seseorang mendirikan koperasi. Maka mau tidak mau harus mendirikan usaha, apapun alasanya. Contoh, misalnya, HIMABA RI mendirikan koperasi. Mendirikannya itu tujuannya itu jelas, yakni tentu untuk usaha. Jadi, dibalik HIMABA RI dibelakangnya ada usaha koperasi.

Kenapa harus berdampingan dengan koperasi karena HIMABA RI sekarang ini bentuknya organisasi, sama dengan paguyuban. Dengan organisasi itu tidak boleh bergerak dibidang usaha.

Kalau menginginkan dibelakang HIMABA RI itu ada koperasi untuk usaha. Namun harus punya modal, yakni modalnya dari  usaha koperasi untuk menjalankan aktivitas HIMABA RI itu.

“Saya sebagai penyuluh mendukung sepenuhnya pembentukan koperasi. Kami siapa membantu apapun usaha KPN HIMABA RI Sejahtera,” ujar Cecep.

Sementara itu Ketua Umum HIMABA RI Windu Priyo Wibowo, mengatakan pada rapat anggota pembentukan koperasi , sekaligus membahas rancangan AD/ART KPN HIMABA RI Sejahtera. Kata dia,  karena AD/ART merupakan bagian didalam koperasi yang akan dibentuk.

“AD/ART ini adalah sebagai persyaratan untuk pembentukan dan pendirian legalitas koperasi,” ujar Windu.

HIMABA RI, katanya adalah organisasi nasional yang didalamnya terdapat orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, suku, agama dan ras. Juga bukan organisasi partai politik.

Secara hirarki, HIMABA RI mendukung pemerintah dalam hal melaksanakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Keberadaannya pada  pasal 104 BAB VIII yaitu peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Inilah negara yang mewadahi, negara yang sudah memfasilitasi.

Jadi, kalau ada yang mempertanyakan legalitas HIMABA RI. Maka jawabannya, legalitas HIMABA RI landasan hukumnya jelas UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Ditambah dengan SKT Kemendagri, bahkan sudah menerima lima rekomondasi dari Kepala BNN RI Anang Iskandar, Menkokesra RI Agung Laksono, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, APKASI (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia), Kemendagri Tjahjo Kumolo.

“Ini menjadi motivasi keberadaan kita. Diharapkan sekali oleh negara, oleh  pemerintah. Apalagi sudah rapat dengan Baintelkam Polri yang sangat merespon keberadaan HIMABA RI. Betul-betul sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Pembentukan koperasi ini karena HIMABA RI adalah suatu organisasi yang non profit, sifatnya organisasi sosial kemasyarkatan yang programnya adalah melakukan sebuah pencegahan rehabilitasi dan edukasi hukum, pendampingan hukum.

Disamping itu, HIMABA RI telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi P4GN dibeberapa tempat seperti di Tamini Squere dan ditempat lainnya yang didukung oleh BNN dan Polri.

“HIMABA RI mengusulkan, khususnya  kepada pemerintah daerah, harus menyediakan tempat rehabilitasi. Penjara tidak menjadi solusi. Pengguna hanya mencoba-coba dan ketika masuk penjara malah menjadi parah alias pengguna aktif,” tambahnya.

Lanjutnya, dengan adanya koperasi HIMABA RI, tentu bisa mengarahkan para pemuda pengangguran untuk berkreatifitas seperti usaha sablon, percetakan dan lain-lain. Mereka akan dibina dan menjadi anggota koperasi industri kecil. Pemasarannya dibantu oleh pengurus DPC. Hasilnya sebagian disisipkan masuk  ke kas DPC.

“Jadi ini sinergi yang baik antara Koperasi HIMABA RI Sejahtera dengan masyarakat. Intinya, koperasi ini mendukung dan membantu masyarakat,” tandas Windu.

Disamping itu Dewan Pembina HIMABA RI Ahmad Sehu Ibrahim menambahkan, kata dia, narkoba itu adalah musuh semua negara, penduduk dimuka bumi ini karena bisa merusak generasi anak bangsa dan negara. Setiap hari secara tidak sadar masyarakat dalam ancaman bahaya narkoba.

Gerakan sosial, gerakan moral dan gerakan yang sifatnya idealisme tentu saja tidak cukup, tentu ada gerakan ekonominya. Gerakan ekonomi inilah HIMABA RI membentuk KPN HIMABA RI

Memang banyak yang mengatakan  pembentukan koperasi ini belum saatnya dan belum tepat serta belum  mometumnya. Tapi kata Ahmad, semuanya butuh tahapan, idealnya, tidak ada yang sempurna.

Tapi gerakan usaha bersama itulah yang dinilai suatu perjuangan. Ini adalah satu moment yang tepat mendirikan koperasi HIMABA RI dan akan melakukannya dengan program berikutnya. KPN HIMABA RI ini, katanya, tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada menjadi ada.

“Jadi, lakukan dulu seperti yang dikatakan oleh Ali Bin Abi Thalib, ‘lakukanlah apa yang kamu tahu nanti Allah beri tahu apa yang kamu tidak tahu’. Kita optimis menjadi besar. Bersama kita semuanya bangun koperasi,” ujar Ahmad Sehu bersemangat.  [PJ /Abuzakir Ahmad]

#dpphimabari

#stopnarkoba

BNN – PT PINDAD(PERSERO) SUPLY AMUNISI HABISI BANDAR NARKOBA

BNN – PT PINDAD (PERSERO)SUPLY AMUNISI HABISI BANDAR NARKOBA

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan PT Pindad (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), di Grha Pindad, Bandung, Jawa Barat, pada Senin (19/11).

Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H., dan Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose, ini menyepakati beberapa hal terkait program pencegahan dan pemberantasan narkotika, salah satunya adalah pemanfaatan produk PT Pindad (Persero) dalam hal pengadaan alat dan peralatan keamanan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika.

PT Pindad (Persero) akan mendukung kebutuhan persenjataan dan amunisi BNN dalam upaya memberantas kejahatan narkotika.

Kepala BNN menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergitas antara BNN dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam komitmennya “Hadir untuk Negeri” khususnya berpartisipasi dalam menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sementara itu, Abraham Mose berharap kerja sama ini juga dapat memberikan edukasi tentang Narkoba dan bahaya penyalahgunaannya kepada seluruh karyawan PT Pindad (Persero). Ia berharap informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh BNN nantinya tidak hanya berguna bagi karyawan PT Pindad (Persero) semata tetapi juga bagi keluarga masing-masing sehingga terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Selain untuk karyawan PT Pindad (Persero) yang berjumlah 4.000 orang, pemahaman tentang Narkoba ini juga untuk keluarga masing-masing sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba”, ujar Abraham.

Kerja sama ini diharapkan mampu menginisiasi instansi lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam upaya P4GN yang membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen bangsa.

HUMAS BNN

#humashimabari

#stopnarkoba

LAPAS BEBENAH

Maraknya peredaran dan pengendalian bisnis narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN) memaksa Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si., membuka diri untuk mengatasi hal tersebut.

Pada kesempatan Forum Diskusi Trending Topik di Kalangan Jurnalis dengan tema “Penanganan Permasalahan P4GN di Lapas dan Rutan” yang diselenggarakan oleh Deputi Pencegahan BNN di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (26/9), Sri Puguh Budi Utami mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam menangani permasalahan Narkoba yang terjadi di dalam Lapas maupun Rutan.

Menurutnya, dari 249.000 narapidana yang mendekam di Lapas dan Rutan, sebanyak 111.000 orang merupakan narapidana dengan kasus Narkoba, dengan perbandingan 66.000 merupakan bandar/pengedar dan 44.000 merupakan penyalahguna Narkoba.

Keadaan tersebut diperburuk dengan minimnya petugas yang hanya berjumlah 44.000 orang.

Namun hal tersebut tidak membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyerah dengan keadaan. Sri Puguh Utami dan jajarannya membuka diri untuk memperbaiki citra Lapas dan Rutan dari paradigma “sarang Narkoba”.

Ia menyambut baik kerja sama yang ditawarkan oleh BNN, baik dalam hal rehabilitasi penyalahguna Narkoba yang berada di Lapas dan Rutan, pengawasan Lapas dan Rutan, dukungan alat deteksi (x-ray) untuk para pengunjung, membantu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan BNN, hingga komitmen petugas untuk tidak membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun saat tengah bertugas.

Di forum yang sama Kepala BNN drs Heru Winarko mengatakan bahwa P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tidak bisa ditunda.

Masalah narkoba Harus menjadi perhatian karena pada Tahun 2035, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Jangan sampai menjadi beban bila terkena narkoba, ungkap Heru.

Sinergitas yang sudah berlangsung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman antara BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada Agustus lalu diharapkan secara signifikan dapat mengatasi permasalahan Narkoba yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan saat ini. Sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Lapas dan Rutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

#stopnarkoba
HUMAS BNN

Rutan dan Lapas bebenah

Maraknya peredaran dan pengendalian bisnis narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN) memaksa Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si., membuka diri untuk mengatasi hal tersebut.

Pada kesempatan Forum Diskusi Trending Topik di Kalangan Jurnalis dengan tema “Penanganan Permasalahan P4GN di Lapas dan Rutan” yang diselenggarakan oleh Deputi Pencegahan BNN di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (26/9), Sri Puguh Budi Utami mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam menangani permasalahan Narkoba yang terjadi di dalam Lapas maupun Rutan.

Menurutnya, dari 249.000 narapidana yang mendekam di Lapas dan Rutan, sebanyak 111.000 orang merupakan narapidana dengan kasus Narkoba, dengan perbandingan 66.000 merupakan bandar/pengedar dan 44.000 merupakan penyalahguna Narkoba.

Keadaan tersebut diperburuk dengan minimnya petugas yang hanya berjumlah 44.000 orang.

Namun hal tersebut tidak membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyerah dengan keadaan. Sri Puguh Utami dan jajarannya membuka diri untuk memperbaiki citra Lapas dan Rutan dari paradigma “sarang Narkoba”.

Ia menyambut baik kerja sama yang ditawarkan oleh BNN, baik dalam hal rehabilitasi penyalahguna Narkoba yang berada di Lapas dan Rutan, pengawasan Lapas dan Rutan, dukungan alat deteksi (x-ray) untuk para pengunjung, membantu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan BNN, hingga komitmen petugas untuk tidak membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun saat tengah bertugas.

Di forum yang sama Kepala BNN drs Heru Winarko mengatakan bahwa P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tidak bisa ditunda.

Masalah narkoba Harus menjadi perhatian karena pada Tahun 2035, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Jangan sampai menjadi beban bila terkena narkoba, ungkap Heru.

Sinergitas yang sudah berlangsung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman antara BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada Agustus lalu diharapkan secara signifikan dapat mengatasi permasalahan Narkoba yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan saat ini. Sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Lapas dan Rutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

#stopnarkoba
HUMAS BNN

Bamsoet puji kejelian BNN ungkap anggota DPRD Langkat penyelundup sabu

Merdeka.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri terus memetakan berbagai daerah rawan penyelundupan yang menjadi pintu masuknya narkoba. Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu mengatakan, jalur-jalur tikus bagi masuknya narkoba dari luar negeri harus ditutup.

“Meminta Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional bekerja sama untuk memetakan jalur-jalur masuknya narkotika ke Indonesia baik melalui darat maupun laut. Jalur untuk masuk narkoba harus diputus dengan menempatkan penjagaan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap orang yang melewatinya,” ujar Bambang kepada wartawan, Minggu (26/8).

Pernyataan Bamsoet itu untuk merespons kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara berinisial IH alias Hongkong belum lama ini. Wakil rakyat di daerah yang berhadapan dengan Selat Malaka itu terlibat dalam penyelundupan 105 kilogram sabu-sabu dan 30 ribu butir ekstasi.

Bamsoet menuturkan, keberhasilan BNN mengungkap penyelundupan narkoba yang melibatkan oknum DPRD itu patut diapresiasi. Legislator Golkar itu menambahkan, DPR mendukung program pemerintah dalam memerangi narkotika.

“Keterlibatan salah satu anggota DPRD Langkat itu merupakan perbuatan pribadi dan tidak melibatkan institusi. DPR meminta Kepolisian RI dan BNN mengusut tuntas dan menemukan dalang di balik kepemilikan sejumlah narkotika tersebut dan menindak tegas para pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Menurut Bamsoet, Indonesia sudah masuk kondisi darurat narkoba. Oleh karena itu, baik Polri maupun BNN harus makin waspada terhadap beragam modus penyelundupan narkoba dan berbagai jenis baru barang haram itu.

“Mendorong kepolisian bersama BNN untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya narkotika, termasuk mengantisipasi masuknya narkoba jenis baru ke Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, salah satu elemen penting dalam perang melawan narkoba adalah masyarakat. “Mengimbau seluruh masyarakat untuk bersatu dalam memerangi narkotika,” katanya.

Edit By : Amirotun Hikmah
sSumber : Merdeka.com Lanjutkan membaca

Ketua DPR Minta Polri-BNN Usut Tuntas Anggota DPRD Bandar Sabu.

Jakarta – Anggota DPRD Langkat dari F-NasDem, Ibrahim Hasan, dibekuk karena menjadi bandar narkoba. Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Komisi III meminta Polri dan BNN melacak dalang di balik kepemilikan narkotika Ibrahim.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI dan BNN mengusut tuntas dan menemukan dalang (bandar) di balik kepemilikan sejumlah narkotika tersebut dan menindak tegas para pelaku dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/8/2018).

Bamsoet juga meminta agar Polri dan BNN bekerja sama dengan Polda dan BNN daerah untuk memetakan jalur masuk narkotika ke Indonesia. Ia mendorong agar ada penjagaan ketat di berbagai jalur transportasi/perdagangan, baik di darat maupun laut.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Kepolisian daerah dan BNN daerah untuk memetakan jalur-jalur masuknya narkotika ke Indonesia baik melalui darat maupun laut serta memutus jalur tersebut dengan menempatkan penjagaan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap orang yang melewati jalur tersebut,” sebutnya.

Dia menegaskan DPR mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Bamsoet mengimbau seluruh elemen masyarakat bersatu dalam memerangi narkotika.

“Mengimbau seluruh masyarakat untuk bersatu dalam memerangi narkotika serta meminta pihak kepolisian bersama BNN untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya narkotika termasuk mengantisipasi masuknya narkotika jenis baru ke Indonesia,” tutur Bamsoet.

BNN menangkap anggota DPRD Langkat, Sumut, Ibrahim Hasan. Ibrahim merupakan bandar narkoba kelas kakap.

Dari penangkapan itu, tim BNN berhasil menyita barang bukti sabu seberat 105 kg dan ekstasi 30 ribu butir. Semua narkoba itu merupakan milik Ibrahim, anggota DPRD asal NasDem tersebut.

“Kita amankan 105 kg sabu dan 30 ribu butir ekstasi milik tersangka IH (Ibrahim Hasan),” ucap Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Arman Depari, di Pelabuhan Belawan, Medan, Selasa (21/8).

Edit By : Amirotul Hikmah
Sumber : Detik.com

BNN Tangkap Pemuda Aceh Anak Buah Ibrahim Hongkong, Selundupkan Sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh

SERAMBINEWS.COM, MEDAN – Badan Narkotika Nasional menangkap seorang pemuda Aceh setelah terindikasi membantu Ibrahim bin Hasan alias Ibrahim Hongkong menyelundupkan sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh.

Tersangka, Firdaus bin Sulaiman (44) ditangkap saat baru tiba dari Malaysia di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Rabu (22/8/2018) sore.

Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba BNN, Irjen Arman Depari mengatakan tersangka merupakan kaki tangan Ibrahim Hongkong yang sudah terlibat empat penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh.

Ibrahim Hongkong sendiri merupakan anggota DPRD Langkat dari Fraksi NasDem yang ditangkap atas kepemilkan 105 kilogram sabu-sabu dan 300 butir pil ekstasi.

“Tersangka empat kali mengantarkan sabu-sabu ke tengah laut. Setiap aksi diupah Rp 80 juta,” kata Arman Depari, Kamis (23/8/2018).

BNN sendiri sempat terkecoh ketika akan menangkan Firdaus. Tersangka mengelabui petugas dengan cara melakukan check in penerbangan dari Penang, Malaysia ke Aceh. Nyatanya tersangka terbang ke Aceh melalui bandara di Kuala Lumpur.

“Secara sengaja dia membeli tiket pesawat di Penang. Tapi setelah check in, dia tidak jadi berangkat, melainkan pergi ke Kuala Lumpur. Dia sengaja mengecoh petugas,” ucap Arman.
Sejumlah barang bukti Sabu sabu yang berhasil digagalkan dari aksi penyelundupan kurir narkoba jaringan Internasional melalui bandara Hang Nadim Batam

#IbrahimHongkong #KepalaBNN #Sabu-sabu #AnggotaDPRDLANGKAT

Edit By :Amyrotun
Sumber : Serambinews.com

BNN Tangkap Pengantar Sabu ke Laut Milik Anggota DPRD Langkat


Oknum anggota DPRD Langkat ditangkap karena terlibat dalam pengungkapan 105 kg sabu dan 30 ribu ekstasi.

 

Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap penyelundup sabu 105 kilogram dan 30 ribu butir ekstasi yang terkait dengan anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara Ibrahim alias Hongkong. Penangkapan itu dilakukan pada Rabu 22 Agustus kemarin.

“Seorang tersangka lain terkait penyelundupan sabu 105 kg dan ekstasi 30.000 butir kemarin pagi telah ditangkap di bandara Aceh atas nama Firdaus al Daus yang baru saja tiba dari Kuala Lumpur,” kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Baca Juga

Arman menerangkan, Firdaus yang telah ditangkap oleh anggotanya itu merupakan orang suruhan anggota DPRD Langkat Ibrahim alias Hongkong.

“Daus adalah suruhan Ibrahim untuk mengantar sabu dengan speed boat dari Pulau Pinang (Penang), Malaysia ke tempat serahterima di tengah laut,” terangnya.

Jenderal bintang dua ini pun menjelaskan, sebelum Daus ditangkap oleh petugas ternyata sempat berupaya mengelabui para petugas dengan membeli tiket pesawat dari Penang tujuan Aceh. Setelah cek in dan cap pasport di imigrasi bandara, ternyata Daus tak berangkat, tapi keluar dari bandara dan pergi ke Kuala Lumpur.

“Di Kuala Lumpur Daus beli tiket pesawat lagi dan berangkat pulang ke Aceh. Namun petugas BNN sudah siap menangkap yang bersangkutan ketika turun dari pesawat dan langsung diterbangkan ke Medan,” jelasnya.

Arman mengatakan, Daus menolak tes urine dari petugas yang menangkapnya.

“Ketika akan diperiksa urine, Daus mengatakan ‘Tidak usah ditest, pasti positif karena setiap hari saya menggunakan sabu, terutama jika melaut’,” ujar Arman menirukan suruhan anggota DPRD Langkat, Ibrahim.

 

 

 

 

Upah Rp 80 Juta

Berdasarkan keterangan dari Daus, ia setidaknya telah empat kali mengantar sabu ke tengah laut dengan upah sebesar Rp 80 juta.

“Dengan demikian terbukti bahwa Ibrahim alias Hongkong bukan hanya 1 atau 2 kali melakukan hal yang sama,” pungkas Arman Depari.

Sebelumnya, Anggota DPRD Langkat, Ibrahim Bin Hasan alias Ibrahim Hasan alias Ibrahim Hongkong, diduga sebagai salah seorang pengendali peredaran narkotika jaringan internasional. Dia terancam hukuman mati.

“Salah satu dari pengendali yang kita duga adalah pemilik dari narkotika yang kita sita maupun ekstasi adalah warga Pangkalan Susu, yang status pekerjaannya hingga saat ini adalah anggota DPRD Sumut. Saya kira inisialnya sudah tahu,” kata Irjen Pol Arman Depari, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Belawan, Selasa 21 Agustus 2018.

Ibrahim Hasan merupakan satu di antara 11 orang yang ditangkap tim gabungan BNN, TNI AL dan Bea Cukai di tiga lokasi di Langkat, Minggu (19/8) dan Senin (20/8). Dalan penangkapan itu, petugas menyita 105 Kg sabu-sabu dan 30.000 butir pil ekstasi kelas 1.

Editor by : Amyrotun
Sumber : Liputan 6.com